Tulisan karya Wardah Bagis ini adalah 1 dari 10 karya terbaik dalam ajang kompetisi menulis CERAH Open Column Competition 2026.
Bagi sebagian orang, krisis iklim adalah angka-angka di layar, kenaikan suhu 1,1 derajat Celsius sejak era pra-industri, emisi karbon yang terus melonjak, atau lapisan es yang mencair di kutub. Tapi bagi saya, seorang penyandang disabilitas pengguna kursi roda dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, krisis iklim bukan sekadar data. Ia hadir di dalam tubuh saya, setiap hari.
Ketika suhu udara meningkat ekstrem, tubuh saya kelelahan lebih cepat dari orang lain. Aktivitas sederhana seperti berpindah tempat atau menunggu transportasi umum di tengah terik menjadi perjuangan tersendiri. Pusing, dehidrasi, dan tubuh yang lemas menjadi tamu yang datang lebih sering seiring iklim yang semakin tidak menentu. Ini bukan keluhan. Ini adalah realitas yang saya dan jutaan penyandang disabilitas lainnya hidupi setiap hari, sementara dunia berdebat soal target emisi di meja-meja negosiasi.
Ketimpangan yang Tidak Terlihat
Perubahan iklim bukan krisis yang memukul semua orang secara merata. Para ilmuwan dan negosiator iklim sudah lama mengenal prinsip Common But Differentiated Responsibilities, bahwa tanggung jawab terhadap krisis iklim harus dibedakan berdasarkan kapasitas dan kontribusi masing-masing pihak. Tapi prinsip "tidak merata" ini juga berlaku bagi kelompok yang paling rentan di dalam masyarakat: perempuan, lansia, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas.
Teman-teman saya dengan disabilitas fisik harus menghadapi trotoar yang meleleh di bawah panas tanpa pohon peneduh, tanpa akses yang memadai. Penyandang disabilitas sensorik kesulitan mengakses informasi kebencanaan yang tidak pernah dirancang untuk mereka. Mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu sangat rentan terhadap kualitas udara yang memburuk, sebuah ancaman yang semakin parah seiring meningkatnya polusi dan kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Deforestasi yang terus berlangsung bukan hanya soal hilangnya pohon; ia berarti hilangnya penyerap karbon, meningkatnya emisi, dan memburuknya kualitas udara yang kami hirup setiap hari.
Saya juga teringat pada teman-teman penyandang disabilitas dengan albinisme. Di tengah suhu yang semakin panas dan paparan sinar matahari yang semakin ekstrem, mereka menghadapi risiko yang jauh lebih besar terhadap kesehatan kulit dan mata. Kulit mereka sangat sensitif terhadap paparan ultraviolet sehingga penggunaan tabir surya, pakaian pelindung, topi, atau kacamata hitam bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan dasar agar mereka bisa beraktivitas di luar rumah dengan aman. Namun kenyataannya, akses terhadap perlindungan seperti sunscreen yang aman dan berkualitas masih belum mudah bagi banyak penyandang disabilitas, terutama yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ketika dunia berbicara tentang adaptasi iklim, kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini sering kali luput dari perhatian.
Dan ketika bencana datang, banjir, gempa, cuaca ekstrem, posisi kami adalah yang paling rapuh. Tidak semua tempat evakuasi dapat diakses pengguna kursi roda. Tidak semua informasi darurat tersedia dalam format yang inklusif. Bahkan dalam situasi panik, keberadaan kami sering terlupakan. Ini bukan ketakutan berlebihan. Ini adalah pertanyaan nyata yang saya ajukan kepada diri sendiri setiap kali langit berubah gelap: apakah ada jalur evakuasi untuk saya?
Inklusivitas Bukan Tambahan, Melainkan Fondasi
Yang menyedihkan bukan hanya dampaknya, tapi juga ketidakhadiran kami dalam solusinya.
Dunia sedang berbicara tentang just transition: sebuah proses pergeseran menuju ekonomi rendah karbon yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Konsep ini mencakup perlindungan pekerja tambang yang kehilangan mata pencaharian, komunitas yang bergantung pada industri fosil, dan kelompok berpendapatan rendah. Tapi di mana suara penyandang disabilitas dalam percakapan ini? Di mana rancangan transportasi publik rendah emisi yang juga dapat diakses oleh pengguna kursi roda? Di mana sistem peringatan dini bencana yang tersedia dalam format braille, bahasa isyarat, dan audio?
Perjanjian Paris mengamanatkan bahwa adaptasi iklim harus memperhatikan kelompok rentan. UNFCCC sendiri secara eksplisit menyebut bahwa implementasi kebijakan iklim harus inklusif. Namun di lapangan, kebijakan sering lahir tanpa melibatkan pengalaman hidup kami. Kota-kota yang dibangun lebih "ramah lingkungan" kerap lupa menjadi ramah bagi semua orang.
Ini bukan persoalan kecil. Ini adalah soal keadilan mendasar: bahwa kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim justru menanggung dampaknya paling berat, sekaligus paling sedikit dilibatkan dalam merancang jalan keluarnya.
Bumi Sehat, Masyarakat Inklusif
Saya tidak ingin dipandang semata sebagai korban. Sebagai penyandang disabilitas, saya memiliki pengalaman langsung tentang seperti apa lingkungan yang benar-benar aman dan dapat diakses, pengetahuan yang seharusnya menjadi masukan berharga dalam merancang kebijakan iklim yang manusiawi.
Krisis iklim mengajarkan satu hal yang tak bisa diabaikan: tubuh manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari lingkungan tempatnya hidup. Ketika bumi mengalami krisis, tubuh-tubuh yang rentan akan merasakannya lebih dulu dan lebih dalam.
Karena itu, agenda keadilan iklim harus sekaligus menjadi agenda inklusi. Bumi yang sehat bukan hanya tentang udara yang bersih atau suhu yang stabil. Ia tentang siapa saja yang bisa hidup di dalamnya dengan aman, bermartabat, dan setara. Selama penyandang disabilitas masih absen dari meja perundingan iklim lokal maupun global, maka klaim "tidak ada yang ditinggalkan" hanyalah janji kosong.
Saatnya dunia mendengar: krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan. Ia adalah cermin dari seberapa jauh kita benar-benar peduli pada sesama manusia.
