Tulisan karya Dihyan Rahmania ini adalah 1 dari 10 karya terbaik dalam ajang kompetisi menulis CERAH Open Column Competition 2026.
Maluku Utara adalah provinsi paling bahagia di Indonesia. Bukan klaim kosong, melainkan fakta yang tercatat dalam Indeks Kebahagiaan Badan Pusat Statistik sejak 2017, dengan skor 76,34 dari 100, tertinggi di antara seluruh provinsi. Kebahagiaan itu tumbuh bukan dari kemewahan, melainkan dari keselarasan dengan tanah dan laut, dari budaya gotong royong yang masih hidup, dari cengkih dan pala yang menghidupi generasi demi generasi. Provinsi ini pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia, dan orang-orangnya belajar hidup berdampingan dengan alam jauh sebelum kata "keberlanjutan" menjadi jargon global.
Tapi kebahagiaan itu kini sedang diuji.
Di Halmahera Tengah, berdiri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), kawasan industri nikel raksasa dengan cerobong asap yang menyala siang dan malam. Indonesia menguasai sekitar 20,57% cadangan nikel dunia, dan sebagian besar tersebar di bawah tanah Maluku Utara. Di podium-podium konferensi internasional, para pejabat dan korporasi silih berganti menyebut nikel sebagai kunci transisi energi global, tulang punggung baterai kendaraan listrik yang akan menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Pada 2021, kontribusi nikel Indonesia untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik masih kurang dari 5% dari total ekspor, namun hanya dalam dua tahun angka itu melonjak melampaui 20% pada 2023 (Trademap, 2024). Narasi kemajuan itu terdengar indah. Tapi di balik gegap gempita itu, ada kisah lain yang jarang terdengar.
Kisah tentang warga Desa Lelilef yang menghirup udara tercemar setiap harinya, karena pembangkit batu bara yang menyuplai listrik kawasan industri terus mengepul tanpa henti, dan kasus infeksi saluran pernapasan akut di desa itu meningkat konsisten sejak industri ini beroperasi. Kisah tentang tujuh kali banjir bandang yang melanda kawasan sekitar IWIP sejak 2020, akibat hutan yang dibabat untuk membuka lahan tambang. Data Global Forest Watch mencatat Halmahera Tengah kehilangan 26,1 ribu hektare tutupan pohon hanya dalam dua dekade. Kisah tentang Teluk Weda yang perairannya tercemar limbah tambang hingga melampaui baku mutu, memutus sumber penghidupan nelayan yang sudah turun-temurun menggantungkan hidup di sana.
Dan ada kisah Sagea, desa kecil yang bentang alam karstnya selama ini menjadi kantong air terbesar di Halmahera, menghidupi ribuan orang lewat mata air Sungai Sagea. Kini kawasan itu masuk dalam peta ekspansi IWIP yang sejak 2018 terus melebar dari 4.027 hektare menjadi 13.784 hektare berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Halmahera Tengah 2024–2043. Warga Sagea tahu betul: jika sistem karst itu rusak, tidak ada gantinya. Sementara itu, sejak beroperasi pada 2018, IWIP telah mencatat empat kali kecelakaan ledakan dan sekali kebakaran, dengan ledakan smelter pada akhir 2023 saja merenggut 25 nyawa dan melukai puluhan buruh.
Laporan Forum Studi Halmahera, Trend Asia, dan YLBHI pada 2024 menyebut hilirisasi nikel di Maluku Utara justru memperlebar ketimpangan. Angka kemiskinan di provinsi ini meningkat beberapa tahun terakhir, bertolak belakang dengan klaim pemerintah bahwa hilirisasi akan mendongkrak kemakmuran daerah. Ironisnya, ketika wakil rakyat berkunjung ke kawasan IWIP pada akhir 2024, warga terdampak tidak satu pun diajak bicara. Yang dibahas justru kerusakan jembatan timbang di dalam kawasan industri, bukan kerusakan kehidupan di luar pagarnya.
Ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini soal siapa yang menanggung beban, dan siapa yang menikmati manfaat.
Yang membuat ironi ini semakin dalam adalah fakta yang selama ini jarang diungkap. Laporan CREA mengungkap bahwa 83% nikel Indonesia ternyata bukan untuk kendaraan listrik, melainkan untuk industri baja tahan karat yang sebagian besar menyuplai kendaraan konvensional berbasis energi fosil. Hanya sekitar 17% yang benar-benar masuk ke rantai pasok energi hijau. Artinya, hutan Halmahera dibabat, Sungai Sagea tercemar, dan warga Lelilef menghirup asap batu bara bukan demi masa depan hijau yang dijanjikan, melainkan sebagian besar demi industri lama yang sama-sama kita tahu harus ditinggalkan.
Ironisnya, sementara warga lingkar tambang menanggung beban itu sendirian, tekanan dari luar negeri justru semakin nyata. Kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism di Uni Eropa mulai mewajibkan pelaporan jejak karbon yang transparan. Jika nikel Indonesia tetap diproduksi dengan PLTU batu bara yang mengepul di kawasan industri, produk kita berisiko tersingkir dari rantai pasok premium global. Tanpa dekarbonisasi, klaim nikel hijau Indonesia akan sulit diterima pasar internasional. Ini bukan ancaman masa depan yang jauh. Ini sudah mengetuk pintu.
Transisi menuju nikel yang benar-benar hijau harus dimulai dari pengakuan bahwa warga lingkar tambang adalah bagian dari rantai pasok itu, dan nasib mereka seharusnya menjadi bagian dari kalkulasi, bukan catatan kaki. Ketika standar lingkungan ditegakkan dengan serius, perusahaan tambang tidak hanya diwajibkan menurunkan emisi, tetapi juga memulihkan lahan yang terdampak, menjaga sumber air yang terancam, dan memastikan masyarakat lokal mendapat manfaat nyata, bukan sekadar janji dalam dokumen perencanaan. Transisi teknologi menuju energi terbarukan di kawasan industri juga membuka peluang bagi putra-putri Maluku Utara untuk tidak selamanya menjadi penonton di tanah sendiri, melainkan menjadi bagian dari industri masa depan itu sendiri.
Dari Maluku Utara, saya ingin melihat cerobong-cerobong itu suatu hari digantikan oleh panel surya. Saya ingin anak-anak di Halmahera besar dengan bangga berkata: nikel dari tanah kami bukan hanya melimpah, tapi juga bersih. Dan kemakmurannya bukan hanya untuk mereka yang datang dari jauh, tapi juga untuk kami yang sudah lama tinggal di sini. Momentum hijau itu ada. Pertanyaannya: apakah kita cukup berani untuk meraihnya?
