Indonesia telah menetapkan target iklim dan energi yang ambisius, melalui komitmen Presiden Prabowo untuk mencapai 100% penggunaan energi terbarukan pada 2035 untuk mencapai target nol emisi. Namun, Di dalam dokumen RUPTL 2025-2034, bauran energi terbarukan direncanakan mencapai 61%. Menjelang COP 30 di Brazil, komitmen iklim ini juga kembali diutarakan. Namun, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan utama, sehingga investasi asing langsung (FDI) memiliki peran penting sebagai katalis transisi hijau. Dalam konteks ini, China sebagai salah satu investor terbesar Indonesia semakin mengalihkan pembiayaan energinya dari batu bara ke energi terbarukan. Pada 2024, Indonesia menerima sekitar US$9,3 miliar dari Belt and Road Initiative (BRI), dengan US$900 juta di sektor energi dan 56 persen di antaranya mengalir ke proyek energi terbarukan, naik signifikan dibanding periode 2006–2022 yang hanya sekitar 14 persen.
Investasi China kedepannya perlu dikaitkan lagi dengan agenda penciptaan lapangan kerja formal dan reindustrialisasi melalui model investasi yang lebih lokal dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis SUSTAIN dan CERAH, jika pembiayaan energi BRI sebesar US$900 juta per tahun sepenuhnya diarahkan ke energi terbarukan pada periode 2025–2034, Indonesia berpotensi memperoleh hingga Rp144 triliun sebagai sumber alternatif pendanaan transisi energi. Nilai ini setara dengan pendanaan sekitar 80 proyek sekelas PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas gabungan 15.300 MWp dan potensi pengurangan emisi 17,12 juta ton karbon, sekaligus menciptakan hingga 112.000 lapangan kerja dan menyediakan listrik bagi sekitar 4 juta rumah tangga. Selain itu, merujuk pada proyek pabrik EV BYD di Subang, investasi US$5,2 miliar (Rp83,2 triliun) berpotensi menciptakan 72.000 lapangan kerja langsung, belum termasuk dampak tidak langsung dari rantai pasok dan sektor pendukung lokal.
