Tulisan karya Niken Ledi Andra ini adalah 1 dari 10 karya terbaik dalam ajang kompetisi menulis CERAH Open Column Competition 2026.
Subsidi bahan bakar fosil sering dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa harga bahan bakar yang murah akan membantu meringankan biaya hidup sehari-hari. Namun, jika ditilik lebih lanjut, subsidi bahan bakar fosil justru dapat menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang tidak tepat sasaran. Kelompok masyarakat yang seharusnya paling dibantu sering kali tidak menjadi penerima manfaat terbesar dari subsidi tersebut. Hal ini terlihat dari studi International Monetary Fund (IMF) yang meninjau 32 negara berkembang yang menunjukkan bahwa sekitar 80% subsidi bensin dinikmati oleh 40% rumah tangga dengan pendapatan tertinggi. Bahkan, 20% kelompok terkaya memperoleh manfaat enam kali lebih besar dibandingkan 20% kelompok termiskin. Data ini menunjukkan bahwa subsidi bahan bakar tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan sosial karena manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi energi lebih tinggi.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang memiliki lebih dari satu mobil tentu mengonsumsi bahan bakar lebih banyak dibandingkan pedagang kecil, buruh harian, atau petani yang hanya menggunakan sepeda motor atau bahkan kendaraan umum. Ketika pemerintah memberikan subsidi pada harga bahan bakar, secara tidak langsung kelompok yang menggunakan bahan bakar lebih banyak akan menerima manfaat yang lebih besar juga. Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu kelompok rentan malah lebih banyak mengalir kepada masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu. Berdasarkan hal tersebut, masalah utama bukan terletak pada keberadaan bantuan pemerintah, melainkan pada ketepatan sasarannya. Di satu sisi, subsidi bahan bakar memang dapat menjaga daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain subsidi yang diberikan secara luas kepada seluruh pengguna bahan bakar menyebabkan negara mengeluarkan anggaran yang sangat besar tanpa menjamin bahwa kelompok miskin menjadi penerima manfaat utama.
Selain membebani APBN, subsidi bahan bakar fosil juga dapat mendorong konsumsi energi yang berlebihan. Ketika harga bahan bakar tetap murah karena subsidi, masyarakat tidak akan terdorong untuk menghemat energi atau beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Padahal saat ini banyak negara mulai mengurangi subsidi bahan bakar fosil sebagai bagian dari upaya transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Negara-negara yang tergabung dalam G7, G20, dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) bahkan telah berkomitmen untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dan menggantinya dengan bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok miskin. IMF memperkirakan bahwa nilai subsidi bahan bakar fosil secara global pada tahun 2020 mencapai USD 5,9 triliun atau sekitar 6,8% dari PDB dunia. Menariknya, sekitar 92% dari angka tersebut merupakan subsidi implisit, yaitu biaya lingkungan dan kesehatan yang sebenarnya ditanggung masyarakat akibat penggunaan bahan bakar fosil. Biaya tersebut mencakup polusi udara, emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim, kemacetan lalu lintas, hingga kecelakaan jalan raya.
Reformasi subsidi bahan bakar fosil menjadi agenda penting di tingkat global. Melalui Target 12.c SDGs, negara-negara didorong untuk merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dan mendorong konsumsi boros. Reformasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fiskal negara, tetapi juga untuk mengurangi dampak lingkungan serta memastikan bahwa bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Target tersebut secara tegas menekankan bahwa reformasi harus tetap memperhatikan kondisi negara berkembang dan melindungi kelompok miskin dari dampak negatif yang mungkin muncul. Pengurangan subsidi tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya menghemat anggaran negara. Jika harga bahan bakar dinaikkan tanpa adanya perlindungan sosial yang memadai, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Harga kebutuhan pokok dapat meningkat karena biaya distribusi yang lebih mahal. Oleh sebab itu, reformasi subsidi harus diikuti dengan program kompensasi yang jelas, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan kualitas transportasi umum, serta investasi pada pendidikan dan kesehatan.
Terdapat argumen bahwa beberapa subsidi bahan bakar fosil pada tahap eksplorasi dan produksi dapat memberikan keuntungan ekonomi karena membantu menjaga harga energi tetap kompetitif di pasar internasional. Pandangan tersebut terlalu berfokus pada manfaat jangka pendek. Ketika dunia mulai bergerak menuju ekonomi rendah karbon, mempertahankan subsidi semacam itu justru akan dapat memperlambat proses transisi energi yang sangat dibutuhkan. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil akan semakin kuat, sementara investasi pada energi bersih menjadi kurang diminati.
Adapun simulasi yang dilakukan oleh IISD menunjukkan bahwa reformasi subsidi bahan bakar fosil di 32 negara dapat mengurangi emisi karbon dioksida rata-rata sebesar 6% pada tahun 2030. Bahkan, di beberapa negara, penurunan emisi dapat mencapai 35%. Jika sebagian penghematan dari reformasi tersebut diinvestasikan kembali ke sektor energi terbarukan dan efisiensi energi, maka pengurangan emisi dapat menjadi lebih besar lagi. Manfaat ini penting bagi Indonesia yang saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Perubahan iklim bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Petani menghadapi perubahan pola musim yang memengaruhi hasil panen. Lalu ada nelayan yang kesulitan memprediksi cuaca di laut. Di perkotaan, masyarakat semakin sering menghadapi suhu panas yang ekstrem dan kualitas udara yang menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan energi tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Pengurangan subsidi tidak boleh hanya berorientasi pada penghematan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dihemat benar-benar dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dan pengembangan energi bersih. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa pengorbanan yang mereka lakukan melalui penyesuaian harga bahan bakar akan menghasilkan manfaat yang nyata. Reformasi subsidi bahan bakar fosil bukan pilihan antara ekonomi atau kesejahteraan rakyat, tetapi reformasi diperlukan agar kesejahteraan dapat dicapai dengan cara yang lebih adil dan efektif. Jika subsidi terus dipertahankan tanpa evaluasi, kelas atas akan tetap menikmati manfaat terbesar, sementara negara harus menanggung beban fiskal yang semakin berat. Oleh karena itu, reformasi subsidi bahan bakar fosil perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial agar anggaran negara benar-benar dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan.
