Learn about ways you can protect the planet

Pelajari tentang cara-cara Anda dapat melindungi planet ini

With its abundant renewable energy potential, Indonesia possesses a strategic opportunity to realize a more independent, resilient, and reliable energy system. Achieving this vision requires concrete, implementable energy policies capable of providing clear direction for the transformation of the national power system.
We view the current momentum of energy policy updates as a critical opportunity to collaboratively strengthen the quality of national energy planning through several priority agendas:
<ul>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Ensuring ambitious yet realistic solar energy deployment targets are integrated into national power planning, taking into account infrastructure readiness and energy system resilience.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Driving the formulation of a gradual and structured transition schedule for coal-fired power plants to maintain the stability of the national grid while providing certainty for the government, industry, and the general public.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Aligning the expansion of new generation capacity with a long-term clean energy vision, ensuring it comports with long-term decarbonization targets without compromising the reliability of electricity supply for communities and businesses.
</li>
</ul>
Through collaborative advocacy and cross-sector dialogue, we are committed to supporting transparency and inclusive participation in the national energy policymaking process.

Dengan potensi energi terbarukan yang melimpah, Indonesia memiliki peluang strategis untuk mewujudkan sistem energi yang lebih mandiri, tangguh, dan andal. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan kebijakan energi yang konkret, implementatif, dan mampu memberikan arah yang jelas bagi transformasi sistem kelistrikan nasional.
Kami memandang momentum pembaruan kebijakan energi saat ini sebagai peluang penting untuk bersama-sama memperkuat kualitas perencanaan energi nasional, melalui beberapa agenda prioritas: 
<ul>
<li dir="ltr">Memastikan target pengembangan energi surya yang ambisius namun realistis terintegrasi dalam perencanaan kelistrikan nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta ketahanan sistem energi.</li>
<li dir="ltr">Mendorong tersusunnya jadwal transisi pembangkit batu bara secara bertahap dan terstruktur, guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional sekaligus memberi kepastian bagi pemerintah, industri, serta seluruh lapisan masyarakat.</li>
<li dir="ltr">Penyelarasan arah pengembangan kapasitas pembangkit baru dengan visi energi bersih jangka panjang, agar sejalan dengan target dekarbonisasi jangka panjang tanpa mengurangi keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha.</li>
</ul>
Melalui advokasi kolaboratif dan dialog lintas sektor, kami berkomitmen untuk mendukung transparansi dan partisipasi yang inklusif dalam proses penyusunan kebijakan energi nasional.
&nbsp;

We advocate for an accelerated and just energy transition in Indonesia by strengthening national energy policy instruments that underpin the future management of Indonesia’s power system. Through evidence-based narratives and advocacy, we push for national power sector planning documents to become credible roadmaps that incorporate coal-fired power plant (PLTU) phase-out scenarios and accelerate solar energy deployment up to 100 GW.

Kami mendorong percepatan transisi energi berkeadilan di Indonesia dengan memperkuat instrumen kebijakan energi nasional yang menjadi dasar pengelolaan sistem kelistrikan Indonesia di masa depan. Melalui narasi dan advokasi berbasis bukti, kami mendorong agar dokumen perencanaan kelistrikan negara menjadi peta jalan yang kredibel, mencakup skenario penghentian bertahap PLTU batu bara serta akselerasi pengembangan pembangkit surya hingga 100 GW.

Accelerating the Phased Coal Phase-Out Commitment

Akselerasi Implementasi Komitmen Penghentian PLTU Secara Bertahap.

The rising global demand for electric vehicles, batteries, and clean energy technologies places Indonesia in a strategic position within the global economic transformation. Indonesia&rsquo;s abundance of transition minerals creates a massive opportunity to become a leading player in the future value chain of the clean energy industry.
The future competitiveness of the mineral downstream sector will no longer be determined solely by production capacity, but also by the industry's ability to meet global supply chain standards that increasingly demand a low carbon footprint. Consequently, the national mineral processing industry's reliance on captive coal plants (PLTU captive) has become a serious concern for international trading partners. Increasingly stringent global carbon emission regulations&mdash;such as the European Union&rsquo;s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and the United States&rsquo; Inflation Reduction Act (IRA) supply chain standards mean that high-carbon-intensity products risk facing barriers to premium markets, including steep tariff increases and declining demand.
We support Indonesia&rsquo;s vision to transition from being a mere commodity producer into a green mineral market leader. Our strategies include:
<ul>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Driving policy discussions to curtail the construction of new captive coal plants in transition mineral processing zones as a strategic step to decarbonize the industrial sector.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Strengthening Indonesia's position as a reliable energy transition partner by delivering clean energy supply chain solutions for the international market.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Generating strategic analyses on long-term trade risks if the downstream industry fails to promptly adopt more sustainable energy standards.
</li>
</ul>
Through collaboration with policymakers and industry players, we aim to align the growth of the mineral sector with national climate targets. By transforming the energy infrastructure in mineral processing hubs, Indonesia not only safeguards its natural wealth but also secures a pivotal role in the global green economy value chain.

Meningkatnya kebutuhan global akan kendaraan listrik, baterai, dan teknologi energi bersih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam transformasi ekonomi global. Kekayaan mineral transisi yang dimiliki Indonesia menciptakan peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri energi bersih masa depan.
Daya saing sektor hilirisasi mineral ke depan tidak lagi ditentukan semata oleh kapasitas produksi, melainkan juga oleh kemampuan industri memenuhi standar rantai pasok global yang semakin menuntut jejak karbon rendah. Oleh sebab itu, ketergantungan industri pengolahan mineral nasional pada PLTU captive menjadi perhatian serius bagi mitra dagang international. Regulasi emisi karbon global yang semakin ketat, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa dan standar rantai pasok Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat, membuat produk dengan intensitas karbon tinggi berisiko menghadapi hambatan masuk ke pasar premium, seperti kenaikan tarif tinggi dan turunnya permintaan.
Kami mendukung visi Indonesia untuk beralih dari sekadar produsen komoditas menjadi pemimpin pasar mineral hijau. Strategi kami meliputi:
<ul>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Mendorong diskusi kebijakan untuk mengurangipembangunan PLTU captive baru di kawasan industri pengolahan mineral transisi sebagai langkah strategis untuk dekarbonisasi sektor industri.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku transisi energi yang andal dengan menghadirkan solusi rantai pasok energi bersih bagi pasar internasional.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Menghasilkan analisis strategis mengenai risiko perdagangan jangka panjang jika industri hilirisasi tidak segera mengadopsi standar energi yang lebih berkelanjutan.
</li>
</ul>
Melalui kolaborasi dengan pembuat kebijakan dan pelaku industri, kami berupaya menyelaraskan pertumbuhan sektor mineral dengan target iklim nasional. Dengan mentransformasi infrastruktur energi di pusat-pusat pengolahan mineral, Indonesia tidak hanya mengamankan kekayaan alamnya, tetapi juga memastikan posisi kunci dalam rantai nilai ekonomi hijau global.

Indonesia holds a strategic position in the global clean energy supply chain through its wealth of transition minerals such as nickel, copper, and bauxite. We strive to strengthen Indonesia’s bargaining power in premium markets by ensuring the domestic mineral downstream sector develops sustainably through industrial decarbonization, reducing reliance on fossil fuels, and reinforcing Indonesia’s position as a major player in the global green economy.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok energi bersih global melalui kekayaan mineral transisi seperti nikel, tembaga, dan bauksit. Kami berupaya memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar premium dengan memastikan sektor hilirisasi mineral di Indonesia berkembang secara berkelanjutan melalui dekarbonisasi industri, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta penguatan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau global.

Strengthening the Competitiveness of Indonesia’s Transition Minerals in the Global Economy

Memperkuat Daya Saing Mineral Transisi Indonesia dalam Ekonomi Global.

Discussions surrounding the energy transition and climate crisis mitigation often feel detached from everyday public life. Yet, the links between energy sources, extreme climate change, air quality, and public health are profoundly interconnected. Through collaboration with experts, community leaders, and those directly impacted on the ground, we endeavor to:

<ul>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Highlight how shifting to clean energy can drastically reduce the risk of respiratory diseases and improve the quality of life in both urban and industrial areas.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Connect the impacts of climate change, such as prolonged droughts and flash floods, with the urgent need for an energy system that does not overburden our ecosystems.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Redefine the energy transition as a sovereign step for Indonesia to protect the livelihoods of farmers, fishermen, and workers across the archipelago.
</li>
</ul>

Sering kali, diskusi mengenai transisi energi dan mitigasi krisis iklim terasa jauh dari kehidupan masyarakat. Padahal, keterkaitan antara sumber energi, perubahan iklim ekstrem, kualitas udara, dan kesehatan publik sangatlah erat. Melalui kolaborasi dengan para ahli, tokoh masyarakat, dan mereka yang terdampak langsung di lapangan, kami berupaya:

<ul>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Menyoroti bagaimana peralihan ke energi bersih dapat secara drastis mengurangi risiko penyakit pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah perkotaan maupun industri.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Menghubungkan dampak perubahan iklim, seperti musim kemarau yang berkepanjangan dan banjir bandang, dengan kebutuhan mendesak akan sistem energi yang tidak membebani ekosistem kita.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Mendefinisikan ulang transisi energi sebagai langkah berdaulat Indonesia untuk melindungi mata pencaharian petani, nelayan, dan pekerja di seluruh Nusantara.
</li>
</ul>

We work to build public awareness by connecting energy and climate issues to daily life ranging from health, air quality, and household economic resilience to the future of Indonesia's environment. We believe that robust public awareness will fuel the push for policy changes to ensure an effective energy transition and climate crisis mitigation.

Kami bekerja membangun kesadaran masyarakat dengan menghubungkan isu energi dan iklim dengan kehidupan sehari-hari mulai dari kesehatan, kualitas udara, ketahanan ekonomi keluarga, hingga masa depan lingkungan hidup Indonesia. Kami percaya kesadaran masyarakat yang kuat akan mendukung desakan perubahan kebijakan guna memastikan transisi energi dan mitigasi krisis iklim berjalan efektif.

Raising Public Awareness of the Climate Crisis

Meningkatkan Kepedulian Publik Terhadap Krisis Iklim

The banking sector plays a strategic role in shaping the direction of Indonesia&rsquo;s economic development. Today, the global banking landscape is transforming; an institution's value is no longer measured solely by asset growth, but also by its capacity to manage climate risks. In recent years, major banks in Indonesia have demonstrated initial commitment by introducing ESG policies. However, to maintain competitiveness in international capital markets, there is an urgent need to deepen policies concerning fossil fuel financing.
Through the #BersihkanBankmu campaign, we prioritize constructive dialogue with the sustainability and risk management divisions of banks. Our focus is to:
<ul>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Encourage banking commitments to limit new financing for the coal sector through a gradual and measurable approach.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Collaborate within coalitions to support the Financial Services Authority (OJK) in formulating mandatory climate risk disclosure standards that align with international benchmarks.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Provide data and comparative studies for national banks to adopt green financing models that have proven successful in global markets.
</li>
</ul>
We believe that with the right leadership from Indonesia&rsquo;s major banks, the financial sector will not only be shielded from green transition risks but will also become the primary engine driving a clean, inclusive industry of the future for all Indonesians.

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Saat ini, dunia perbankan global tengah bertransformasi, di mana nilai sebuah institusi tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset, tetapi juga dari kemampuannya mengelola risiko iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank besar di Indonesia telah menunjukkan komitmen awal dengan memperkenalkan kebijakan ESG. Namun, untuk menjaga daya saing di pasar modal internasional, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperdalam kebijakan terkait pembiayaan energi berbasis fosil.&nbsp;
Melalui kampanye #BersihkanBankmu, kami mengedepankan dialog konstruktif dengan divisi keberlanjutan dan manajemen risiko perbankan. Fokus kami adalah:
<ul>
<li dir="ltr" role="presentation">Mendorong komitmen perbankan untuk membatasi pembiayaan baru pada sektor batu bara secara bertahap dan terukur.</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Berkolaborasi dalam koalisi untuk mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan standar pengungkapan risiko iklim (mandatory climate risk disclosure) yang setara dengan tolok ukur internasional.</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Menyediakan data dan studi banding bagi perbankan nasional untuk mengadopsi model pembiayaan hijau yang telah berhasil di pasar global.</li>
</ul>
Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan yang tepat dari bank-bank utama di Indonesia, sektor keuangan tidak hanya akan terlindungi dari risiko transisi hijau, tetapi juga akan menjadi penggerak utama lahirnya industri masa depan yang bersih dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

As awareness of Environmental, Social, and Governance (ESG) standards grows, Indonesia’s banking sector has a golden opportunity to lead the transition toward a low-carbon economy. Through the #BersihkanBankmu (#CleanUpYourBank) campaign, we encourage national financial institutions to identify the risks of potentially stranded fossil fuel assets and bolster their banking reputation among international investors. Together, we push for robust climate risk transparency for future financial stability.

Seiring meningkatnya kesadaran akan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola, sektor perbankan Indonesia memiliki peluang emas untuk memimpin transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui kampanye #BersihkanBankmu, kami mendorong agar lembaga  keuangan nasional mengidentifikasi risiko aset energi fosil yang berpotensi terdampar (stranded assets) dan memperkuat reputasi perbankan di mata investor internasional. Bersama-sama, kita mendorong transparansi risiko iklim yang lebih kokoh demi stabilitas keuangan di masa depan.

Driving Coal Financing Divestment

Mendorong Divestasi Pembiayaan Batu Bara

The energy subsidy system is one of the state's most vital instruments for protecting public purchasing power. However, to maximize this protective function, periodic evaluations are necessary to ensure that every rupiah from the State Budget (APBN) delivers tangible benefits for public welfare and national economic progress.
We work alongside various stakeholders to drive energy subsidy reform focused on two main pillars:
<ul>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Ensuring energy subsidies shift from being commodity-based (goods) to direct subsidies targeted at citizens in the lowest economic brackets, thereby making social protection more effective.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Driving the phased removal of regressive energy subsidies and redirecting those funds to accelerate the energy transition, build renewable energy power plants, and strengthen power grids in remote areas.
</li>
</ul>
Through inclusive advocacy and policy discussions, we strive to build public awareness that subsidy reform does not mean the withdrawal of state support, but rather the redistribution of justice. With a more efficient and transparent energy system, Indonesia can secure stronger fiscal space to provide cheap, clean energy for all levels of society without burdening future generations.

Sistem subsidi energi adalah salah satu instrumen terpenting bagi negara untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, agar fungsi perlindungan ini maksimal, diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas dan kemajuan ekonomi nasional.
Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong reformasi subsidi energi yang berfokus pada dua pilar utama:
<ol>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Memastikan subsidi energi dialihkan dari berbasis komoditas (barang) menjadi subsidi langsung yang menyasar warga dengan tingkat ekonomi terendah, sehingga perlindungan sosial menjadi lebih efektif.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Mendorong penghapusan bertahap subsidi energi yang bersifat regresif dan mengalihkan dana tersebut untuk mempercepat transisi energi, membangun pembangkit energi terbarukan, serta memperkuat jaringan listrik di daerah-daerah terpencil.
</li>
</ol>
Melalui advokasi dan diskusi kebijakan yang inklusif, kami berupaya menciptakan kesadaran publik bahwa reformasi subsidi bukan berarti penghapusan dukungan negara, melainkan pendistribusian kembali keadilan. Dengan sistem energi yang lebih efisien dan transparan, Indonesia dapat memiliki ruang finansial yang lebih kuat untuk menghadirkan energi bersih yang murah bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membebani generasi mendatang.

We advocate for the transformation of the energy subsidy system to make it more targeted and directly impactful for the communities that need it most. By reassessing the allocation of regressive fossil fuel subsidies, Indonesia can strategically reallocate the state budget to build clean, affordable, and sustainable renewable energy infrastructure for all citizens.

Kami mendorong transformasi sistem subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan meninjau kembali alokasi subsidi energi fosil yang bersifat regresif, Indonesia dapat merealokasi anggaran negara secara lebih strategis untuk membangun infrastruktur energi terbarukan yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Energy Subsidy Reform

Reformasi Subsidi Energi

Bojonegoro Regency in East Java, one of Indonesia's major energy-producing regions, is currently facing significant economic risks in the form of the resource curse and declining revenues from non-renewable fossil fuels. The mining sector, which accounts for 48.77% of the region's Gross Regional Domestic Product (PDRB), creates fiscal vulnerability due to fluctuations in global commodity prices and the natural decline in production.

Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu lumbung energi nasional, menghadapi risiko ekonomi serius berupa "kutukan sumber daya" (resource curse) dan penurunan pendapatan fosil yang tidak terbarukan. Dominasi sektor pertambangan yang mencapai 48,77% dari PDRB menciptakan kerentanan fiskal terhadap fluktuasi harga global dan penurunan produksi alamiah. Sebagai solusi inovatif, Bojonegoro mempelopori pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) Bidang Pendidikan melalui Perda Nomor 14 Tahun 2025.

Intergenerational Development: Bojonegoro Education Fund

Pembangunan Lintas Generasi: DAD Pendidikan Bojonegoro

Paris Agreement and Financing Opportunities for Community-Based Green Energy Transitions

Perjanjian Paris dan Peluang Pembiayaan Transisi Energi Hijau Berbasis Masyarakat

Paris Agreement and Opportunities for Energy Transitions

Perjanjian Paris dan Peluang Pembiayaan Transisi Energi

Reading the Digital Landscape: The Dynamics of Energy Transition and Climate Crisis Narratives in Indonesia in 2025

Membaca Lanskap Digital: Dinamika Narasi Transisi Energi dan Krisis Iklim di Indonesia Tahun 2025

Energy Transition & Climate Narratives in Indonesia 2025

Dinamika Narasi Transisi Energi dan Krisis Iklim Indonesia

Leveraging China’s Green Momentum to Advance Indonesia’s Economic Development

Mengoptimalkan Momentum Hijau China untuk Mendorong Transformasi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Leveraging China’s Green Momentum for Indonesia’s Economy

Momentum Hijau China untuk Transformasi Ekonomi Indonesia

Indonesia’s Village Energy Independence Ambition: Opportunities and Challenges of Koperasi Desa Merah Putih’s One Village One Megawatt Plan

Menyorot Ambisi Swasembada Energi Desa di Indonesia: Peluang dan Tantangan Satu Desa Satu Megawatt Melalui Koperasi Merah Putih

Indonesia’s Village Energy Independence Ambition

Menyorot Ambisi Swasembada Energi Desa di Indonesia

The transition toward clean and sustainable energy has become an urgent necessity for Indonesia. Although the government has set fairly ambitious national targets, data shows that progress remains suboptimal. This report, titled “Assessing Regional Readiness for the Energy Transition: Findings from Four Provinces,” examines the causes of this gap and shows that the main challenges lie not only in technology or financing, but in governance, institutional capacity, and the readiness of local governments.

Transisi energi menuju sumber yang bersih dan berkelanjutan kini menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Meskipun pemerintah telah memiliki target nasional yang cukup ambisius, data menunjukkan pencapaian yang belum maksimal. Laporan berjudul “Menakar Kesiapan Daerah untuk Transisi Energi: Hasil Tinjauan di Empat Provinsi” ini menelusuri penyebab kesenjangan tersebut, dan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada teknologi atau pendanaan, tetapi pada tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan pemerintah daerah.

Regional Readiness for the Energy Transition Survey

Survei Kesiapan Daerah untuk Transisi Energi

The government's plan to develop carbon capture and storage technology (CCS/CCUS) is getting brighter after the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 2/2023 on the Implementation of Carbon Capture and Storage in Upstream Oil and Gas Business Activities. Currently, there are 15 pilot projects in PT Pertamina's working area, eight of which will start operations in 2026 to 2030. Furthermore, the government is also drafting a regulation that will allow other countries to store their emissions using Indonesia's CCS/CCUS at a certain tariff.

Rencana pemerintah membangun teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) semakin menunjukkan titik terang setelah terbit Peraturan Menteri ESDM No 2/2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Saat ini, ada 15 pilot project yang digarap di wilayah kerja PT Pertamina, delapan di antaranya memulai operasi pada 2026 hingga 2030. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah juga sedang menyusun PP yang akan mengizinkan negara lain menyimpan emisinya menggunakan CCS/CCUS Indonesia dengan penentuan tarif tertentu. Padahal IPCC merekomendasikan kepada pemerintah dunia untuk mempertimbangkan pilihan mitigasi menggunakan CCS/CCUS yang berkontribusi paling kecil dalam pengurangan emisi dengan biaya paling mahal

20 Oktober 2023

Meninjau Kelayakan Pembangunan Teknologi Penangkapan Karbon